Ketika Sungai Lawe Kinga Terus Mengikis Harapan Warga, LKGSAI Tegaskan Negara Tak Boleh Diam terhadap Krisis Infrastruktur dan Lingkungan

DETIK UPDATE

- Redaksi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 23:14 WIB

50411 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Kondisi kerusakan jalan nasional di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali menjadi sorotan publik seiring keluhan warga yang harus menghadapi abrasi Sungai Lawe Kinga setiap tahun. Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS Sumatera I) dituding melakukan pembiaran tanpa adanya penanganan berarti, meski wilayah ini sudah lama mengalami kerusakan infrastruktur akibat aliran sungai yang tidak terkendali.

Ketua Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Saidul Amran, menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja BWS Sumatera I. Ia menilai lembaga tersebut gagal menjalankan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan undang-undang, khususnya dalam konteks perlindungan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.

“Sudah bertahun-tahun Sungai Lawe Kinga merusak jalan nasional dan mengancam rumah warga, tapi tidak ada tindakan konkret dari BWS Sumatera I. Ini bukan kelalaian biasa — ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Saidul, Selasa (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan pantauan LKGSAI, jalan nasional yang terletak sepanjang aliran sungai tersebut saat ini dipenuhi lubang, retakan, dan sebagian ruas hampir amblas. Di musim hujan, banjir kerap menutup badan jalan, sementara saat musim kemarau, debu tebal memperparah kualitas udara dan mengotori dagangan warga di pinggir jalan.

“Kalau hujan datang, kami terendam dan sulit melintas. Saat panas, dagangan di warung tertutup debu jalan. Sudah bertahun begini tapi tidak ada solusi,” ujar salah satu pedagang yang diwawancarai di lokasi.

Saidul menambahkan, pihaknya telah mencoba menghubungi BWS Sumatera I melalui kanal resmi, termasuk melalui pesan WhatsApp. Hingga kini, ia mengaku belum menerima kejelasan maupun langkah konkret dari lembaga tersebut.

Namun demikian, berdasarkan komunikasi yang diterima redaksi, pihak BWS Sumatera I menyampaikan bahwa mereka akan terlebih dahulu melakukan koordinasi internal sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.

“Waalaikumsalam, untuk konfirmasi nya akan terlebih dahulu kami koordinasikan dengan pimpinan. Apabila sudah ada arahan lebih lanjut, akan segera kami informasikan kembali. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya,” demikian balasan resmi dari pihak BWS Sumatera I melalui pesan tertulis.

Selain itu, dalam pesan lanjutan, pihak BWS Sumatera I juga membuka ruang pelaporan resmi melalui email institusi di alamat bwssumatera1@pu.go.id, bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aduan atau dokumentasi pendukung secara lengkap.

Meski demikian, Saidul menilai bahwa tanggapan ini belum cukup menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam mengatasi problem infrastruktur dan keselamatan warga. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan anggaran pengelolaan sungai yang menjadi mandat BWS Sumatera I.

“Kementerian PUPR jangan hanya menunggu laporan masuk. Mereka harus proaktif melihat kondisi langsung di lapangan. Jangan sampai anggaran setiap tahun mengalir, tapi rakyat tetap jadi korban,” tegasnya.

Jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret, tambahnya, LKGSAI akan melanjutkan laporan ini ke instansi pengawas pusat dan membuka kemungkinan gugatan hukum administratif terhadap pihak-pihak terkait.

Sementara itu, masyarakat Desa Kuning I terus berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan perbaikan total jalan nasional yang selama ini menjadi akses vital ekonomi dan pendidikan warga. Upaya penyelesaian dinilai mendesak mengingat permasalahan ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.

“Kami minta pemerintah jangan lagi tutup mata. Kami butuh jalan yang layak dan sungai yang aman. Bukan janji, tapi tindakan,” ujar Jusmahda, warga yang rumahnya terdampak langsung oleh abrasi sungai.

Dengan konfirmasi awal yang diberikan BWS Sumatera I, kini publik menanti langkah lanjutan dari lembaga tersebut. Respons tegas dan solutif dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi harapan utama masyarakat untuk keluar dari masalah yang telah lama membebani kehidupan mereka. (TIM)

Berita Terkait

Jalan Nasional Medan–Kutacane di Kutarih Rusak dan Berlubang, Lalu Lintas Terganggu
Gaungkan Sportivitas di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Aceh Tenggara Resmi Buka Kejuaraan Grasstrack 2026
Pelukan Terakhir di Bumi Sepakat Segenep, Kapolres Aceh Tenggara Berpamitan kepada Purnawirawan
Pengabdian yang tulus selalu meninggalkan jejak. Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Pemusnahan 161,9 Kilogram Ganja
Hari Bhayangkara ke-80, Lomba Menembak di Aceh Tenggara Pererat Sinergi TNI-Polri, Forkopimda, dan Masyarakat
Peredaran Sabu di Kecamatan Semadam Digagalkan, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Tangkap Dua Pelaku dalam Operasi Berantai
Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Polres Aceh Tenggara Fasilitasi Nobar Piala Dunia 2026 Bersama Masyarakat
Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Kasat Binmas Polres Aceh Tenggara Hadiri Zikir dan Doa Bersama di Masjid Agung At-Taqwa

Berita Terkait

Jumat, 26 Desember 2025 - 13:22 WIB

Sekjen DPW Fanst Respon Aceh Desak Kapolda Bentuk Tim Lapangan Tangani Kayu Gelondongan Pascabanjir

Kamis, 25 Desember 2025 - 15:04 WIB

Sekjen DPW FANST Respons Counter Polri Nusantara Aceh: “Tangkap Dan Sikat Habis Mafia Illegal Logging Tanpa Pengecualian”

Rabu, 17 Desember 2025 - 20:52 WIB

*Melalui KMPAN, Masyarakat Tionghoa Indonesia Salurkan Bantuan Banjir Aceh*

Kamis, 13 November 2025 - 23:46 WIB

Bea Cukai Aceh Bongkar Modus Baru Penipuan Online Bermodus Kiriman dari Luar Negeri

Rabu, 12 November 2025 - 23:10 WIB

PISPI Aceh Luncurkan Buku Perdana Harapan Baru Pertanian Indonesia, Jadi Inspirasi Nasional

Rabu, 12 November 2025 - 22:24 WIB

Sambutan Ketua PISPI Aceh Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, IPU ASEAN Eng

Rabu, 12 November 2025 - 00:57 WIB

PROKSI Bea Cukai Aceh, Langkah Konkret Bangun Aparatur Berintegritas dan Profesional

Jumat, 7 November 2025 - 16:26 WIB

Harga Sepatu Rp1,6 Juta, Bayar Pajak Rp720 Ribu — Bea Cukai Jelaskan Hitungannya

Berita Terbaru

REGIONAL

Pemkab Apresiasi,Jawara Cilik Brebes Ukir Prestasi Nasional

Kamis, 9 Jul 2026 - 16:09 WIB