Uang Desa untuk Rakyat, Pembangunan Harus Menjawab Kebutuhan Warga

REDAKSI JAWA TENGAH

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 12:22 WIB

5023 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BREBES//detikupdate.com  – Anggaran desa harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang nyata. Jalan yang dibutuhkan warga harus diperbaiki, fasilitas publik harus tersedia, dan program desa harus menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBDes wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan tegas tersebut disampaikan Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., saat membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026). Kegiatan diikuti 309 peserta, terdiri atas 292 kepala desa dan 17 camat se-Kabupaten Brebes.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wurja mengingatkan bahwa anggaran desa bukan milik kepala desa maupun perangkatnya, melainkan uang rakyat yang penggunaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga.

“Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam APBDes ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan,” tegasnya.

Menurut Wurja, keberhasilan pemerintah desa bukan sekadar ditunjukkan oleh anggaran yang terserap atau laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Ukuran keberhasilannya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat setelah anggaran digunakan.

Karena itu, ia meminta kepala desa memastikan setiap program disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan prioritas warga. Masyarakat juga harus mengetahui anggaran digunakan untuk apa, berapa besar nilainya, dan apa hasil yang diperoleh.

“Jangan sampai anggarannya ada, tetapi manfaatnya tidak terasa,” pesannya.

Transparansi dan Integritas, Hak Masyarakat yang Harus Dijaga

Wurja menegaskan, keterbukaan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya dengan memasang papan informasi APBDes. Pemerintah desa harus menyampaikan informasi penggunaan anggaran dan hasil pembangunan secara jelas agar masyarakat dapat ikut mengetahui dan mengawasi.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran (mark up), pemotongan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, maupun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

“Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Selain keuangan, aset desa juga harus dicatat, diinventarisasi, dan diamankan dokumen kepemilikannya. Aset tersebut merupakan kekayaan desa yang harus dijaga agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru hilang atau menimbulkan persoalan hukum.

Pengawasan Diperkuat, Pembangunan Desa Harus Tepat Sasaran

Pemkab Brebes saat ini juga tengah menyempurnakan regulasi terkait Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Penyempurnaan tersebut diarahkan untuk memperjelas proses pengusulan, verifikasi, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban bantuan agar penggunaannya lebih tertib dan tepat sasaran.

Wurja meminta pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pengajuan bantuan, tetapi memastikan program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan.

Untuk itu, camat diminta aktif membina pemerintah desa. Dinpermades, BPKAD, dan Inspektorat juga diharapkan memperkuat koordinasi serta pendampingan agar desa memperoleh arahan yang jelas dalam mengelola keuangan dan aset.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, S.E., serta Kepala BPKAD Kabupaten Brebes, Drs. Edy Kusmartono, M.Si.

Melalui penguatan tata kelola ini, Pemkab Brebes mendorong agar setiap anggaran dan aset desa benar-benar menjadi modal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa anggaran yang dikelola pemerintah desa. Mereka berhak merasakan hasilnya melalui pembangunan yang bermanfaat, pelayanan yang lebih baik, dan kebutuhan warga yang semakin terpenuhi.( Gofur )

Berita Terkait

Tokoh Masyarakat Brebes Sepakati Penolakan Rencana Kegiatan Al-Zaytun dalam Rakor Kewaspadaan Nasional
250 Ibu Hamil di Brebes Selatan Terima Bantuan, Pemeriksaan Kesehatan dan Edukasi Kehamilan
4.305 Keluarga di Brebes Berhasil Mandiri dari PKH, Pendampingan Ekonomi Tetap Dibutuhkan
Bukan Sekadar Pelatihan, Akademi Pengentasan Kemiskinan Siapkan Warga Kecipir Bangun Usaha
Realisasi PBB Kecamatan Brebes Capai 73,21 Persen, Tiga Wilayah Jadi Penyumbang Tunggakan Terbesar
Siapkan Pengamanan Maksimal, Polres Brebes Gencarkan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Jelang Nataru
Kerja Bakti Pengecoran Tiang Jembatan Beton, Wujud Kebersamaan TNI dan Masyarakat Desa Kutamendala
Wujud Nyata Pembangunan Desa: Pemdes Kubangputat Kebut Pembangunan Drainase Karang Mangu Lewat Padat Karya TPK

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 04:05 WIB

BPK: PUPR, Setdakab, Satdikdas, dan Disdikbud Aceh Tenggara Salah Anggarkan Hibah Rp7,7 Miliar Jadi Barang dan Jasa

Rabu, 18 November 2026 - 02:30 WIB

BPK Temukan Rp535 Juta di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Sampai Kapan Kesalahan Input Jadi Alasan di Aceh Tenggara?

Selasa, 17 November 2026 - 02:25 WIB

Wujudkan Kepedulian terhadap Dunia Pendidikan, Kapolres Aceh Tenggara Laksanakan Program Polisi Peduli Pendidikan di SMA Negeri 1 Lawe Bulan

Selasa, 17 November 2026 - 02:24 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Polres Agara Siap Wujudkan Lalu Lintas Tertib dan Berkeselamatan Melalui Operasi Zebra 2026

Minggu, 15 November 2026 - 22:23 WIB

Peredaran Ganja di Kutambaru Terbongkar, Satresnarkoba Polres Agara Amankan Petani Bersama 2,016 Kilogram Ganja

Jumat, 13 November 2026 - 23:17 WIB

Gerak Cepat Pascabanjir, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Personel Bantu Pulihkan Desa Pulolatong

Jumat, 13 November 2026 - 22:06 WIB

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 19:14 WIB

Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Laksanakan Ziarah Makam Pahlawan dalam Rangka Hari Pahlawan 2026

Berita Terbaru