GAYO LUES — Pendapatan Kabupaten Gayo Lues dari sektor retribusi pelayanan kesehatan mengalami penurunan yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Dalam setahun, penerimaan dari sektor yang seharusnya menjadi penopang kemandirian keuangan daerah itu hilang lebih dari Rp5,5 miliar. Penurunan itu bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sinyal bahwa pengelolaan pendapatan daerah sedang kehilangan arah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025, realisasi Retribusi Jasa Umum LO tercatat sebesar Rp43.058.573.481,35. Jumlah itu turun dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp48.603.728.601,85. Dengan demikian, pendapatan dari sektor tersebut berkurang sebesar Rp5.545.155.120,50 atau mengalami penurunan sebesar 11,41 persen dalam kurun waktu satu tahun.
Penurunan itu hampir seluruhnya disumbang oleh Retribusi Pelayanan Kesehatan LO, yang merupakan pendapatan dari tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah. Seluruh penerimaan pada pos tersebut bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan. Pada 2025, realisasinya hanya Rp42.901.223.481,35, turun Rp5.549.502.120,50 atau 11,45 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp48.450.725.601,85.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga pos lainnya tidak mampu menutup lubang tersebut. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan LO naik tipis dari Rp150.003.000 menjadi Rp150.400.000, hanya bertambah Rp397.000 atau 0,26 persen. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum LO justru turun dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.700.000, berkurang Rp300.000 atau 10 persen. Sementara Retribusi Pelayanan Kebersihan LO yang pada 2024 nihil, pada 2025 tercatat Rp4.250.000. Kenaikan kecil pada pos-pos tersebut tidak berarti apa-apa di hadapan penurunan Rp5,5 miliar pada pelayanan kesehatan.
Temuan ini tercantum dalam LHP BPK Nomor 21.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/07/2026, yang dipublikasikan pada 9 November 2026. Dokumen itu menjadi dasar yang sah untuk menilai bahwa persoalan ini bukan isu sesaat, melainkan persoalan pengelolaan pendapatan yang telah diperiksa secara resmi.
Bagaimana mungkin pendapatan dari pelayanan kesehatan bisa turun sebesar itu dalam satu tahun, sementara kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan justru tidak pernah berkurang? Apakah jumlah pasien menurun? Apakah tarif diturunkan? Apakah pelayanan di fasilitas kesehatan daerah semakin sepi karena masyarakat memilih berobat ke luar daerah? Atau apakah retribusi yang seharusnya dipungut justru tidak dipungut, tidak dicatat, atau bocor di tengah jalan?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka, karena setiap kemungkinan mengandung persoalan yang berbeda dan sama-sama serius. Jika pasien menurun karena pelayanan memburuk, maka yang bermasalah adalah kualitas pelayanan. Jika retribusi tidak dipungut secara optimal, maka yang bermasalah adalah sistem pemungutan. Jika retribusi dipungut tetapi tidak tercatat seluruhnya, maka yang bermasalah adalah akuntabilitas dan pengawasan. Pemerintah daerah tidak bisa menjawab penurunan Rp5,5 miliar hanya dengan menyebut kondisi umum tanpa data yang dapat diverifikasi.
Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kewajiban hukum pengelolaan pendapatan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 4 dan Pasal 5, menegaskan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pasal 90 hingga Pasal 94 menegaskan bahwa retribusi dipungut berdasarkan objek, subjek, dan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah, dan pemerintah daerah wajib mengelola pemungutannya secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Regulasi itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ketika pendapatan retribusi turun 11,41 persen tanpa penjelasan yang memadai, prinsip tertib dan bertanggung jawab itu layak untuk diuji.
Kewajiban yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan kepala SKPK selaku pengelola pendapatan untuk menyusun target pendapatan berdasarkan potensi riil, melakukan pemungutan sesuai ketentuan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala. Target pendapatan yang tidak didasarkan pada potensi riil akan melahirkan dua masalah sekaligus: target yang terlalu tinggi akan membuat realisasi terlihat gagal, sementara target yang terlalu rendah akan membuat potensi pendapatan hilang tanpa terdeteksi. Mana yang terjadi di Gayo Lues? Apakah target retribusi pelayanan kesehatan pada 2025 ditetapkan berdasarkan potensi riil, atau hanya berdasarkan perkiraan yang tidak pernah diverifikasi?
Persoalan ini juga bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD bukan sekadar jargon dalam dokumen perencanaan. Ia adalah amanat undang-undang. Ketika retribusi pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu sumber PAD terbesar justru merosot Rp5,5 miliar, maka amanat itu tidak dijalankan dengan baik.
Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4, Pasal 18, dan Pasal 185, menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau, dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta membiayai pelayanan kesehatan melalui berbagai sumber, termasuk retribusi yang sah. Retribusi pelayanan kesehatan bukan sekadar pungutan. Ia adalah instrumen untuk membiayai kembali pelayanan kesehatan itu sendiri. Ketika retribusi merosot, yang terancam bukan hanya kas daerah, melainkan juga kemampuan fasilitas kesehatan untuk membiayai operasionalnya, membeli obat, memelihara alat, dan membayar tenaga pendukung.
Kondisi ini menjadi semakin ironis ketika dikaitkan dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 38 dan Pasal 39, mewajibkan BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran berdasarkan potensi pendapatan dan kinerja pelayanan, serta mempertanggungjawabkan realisasinya. Jika BLUD RSUD dan puskesmas sebagai penghasil utama retribusi pelayanan kesehatan tidak mampu merealisasikan target pendapatannya, maka RBA yang disusun patut untuk dibuka dan diperiksa: apakah proyeksi pendapatannya realistis, apakah pemungutannya dikendalikan, dan apakah evaluasi dilakukan secara berkala?
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal, dapat diverifikasi, dan mengungkapkan secara memadai penyebab perubahan yang material. Penurunan Rp5,5 miliar adalah perubahan yang sangat material. Apakah laporan keuangan telah menjelaskan secara memadai apa penyebab penurunan itu? Apakah penyebabnya adalah perubahan kebijakan, perubahan tarif, perubahan jumlah kunjungan, atau lemahnya pemungutan? Tanpa penjelasan yang memadai, publik hanya diberi angka tanpa makna.
Dampak dari penurunan ini tidak berhenti pada laporan keuangan. Setiap rupiah retribusi yang hilang adalah rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Uang Rp5,5 miliar itu seharusnya bisa digunakan untuk menambah obat, memperbaiki ruang perawatan, menambah tenaga kesehatan, atau memperbaiki puskesmas yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Kini, uang itu tidak ada. Siapa yang harus menanggung akibatnya? Lagi-lagi masyarakat, yang harus menerima pelayanan dengan anggaran yang semakin menyusut.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kini harus menjawab dengan data, bukan dengan narasi. Pertama, berapa jumlah kunjungan pasien di fasilitas kesehatan daerah pada 2025 dibandingkan 2024? Apakah kunjungan benar-benar turun, atau justru naik tetapi retribusinya tidak tercatat? Kedua, apakah ada perubahan tarif retribusi pada 2025 yang menyebabkan penerimaan turun? Jika ada, atas dasar peraturan daerah apa perubahan itu dilakukan? Ketiga, berapa besar potensi retribusi yang tidak tertagih? Apakah ada piutang retribusi yang belum dilunasi dan berapa nilainya?
Keempat, apakah pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sudah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, atau masih dilakukan secara manual yang rawan kebocoran? Kelima, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mengembalikan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada 2026? Apakah ada rencana penertiban pemungutan, perbaikan sistem pencatatan, dan evaluasi terhadap pengelola pendapatan yang gagal mencapai target?
Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan bukti dan angka yang dapat diverifikasi, penurunan Rp5,5 miliar ini hanya akan menjadi satu lagi daftar panjang kegagalan pengelolaan pendapatan daerah. Daerah yang tidak mampu memungut pendapatannya sendiri dengan baik adalah daerah yang akan selalu bergantung pada transfer pusat, selalu kekurangan kas untuk membayar kewajibannya, dan selalu menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan. Dan ketika pendapatan dari pelayanan kesehatan saja merosot, maka yang dipertaruhkan bukan hanya APBK, melainkan juga kesehatan masyarakat Gayo Lues itu sendiri.
TIM INVESTIGASI
