BREBES //detikupdate.com – Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Aula Bakesbangpol Kabupaten Brebes pada Senin kemarin 16/11/2026
Pertemuan ini digelar secara khusus untuk merespons dinamika dan isu rencana pengembangan kawasan “Agro Ekologi Jabres” yang dikaitkan dengan pihak Al-Zaytun di wilayah Kabupaten Brebes.Rabu 18/11/2026
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Brebes, Cecep Aji Suganda, A.P., M.Si., serta dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat terkemuka di Brebes. Mereka antara lain Ketua FKUB Drs. H. Muhammad Supriyono, Ketua PCNU Kyai H. Solahuddin Masruri, Wakil Ketua PC Muhammadiyah Saepudin, S.Pd.I., Ketua PERSIS Drs. H. Cecep Sopian, serta Ketua DDII H. Rofiq Qoidul Adzam.
Kesepakatan Penolakan dan Sikap Pemkab Brebes
Dalam musyawarah tersebut, para tokoh masyarakat Kabupaten Brebes yang hadir secara tegas menyepakati sikap untuk menolak segala bentuk rencana kegiatan yang dikaitkan dengan Al-Zaytun di wilayah Kabupaten Brebes.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kondusivitas daerah, meredam keresahan warga, dan mencegah potensi konflik sosial melalui komunikasi serta pendekatan persuasif.
Pemkab Brebes memastikan akan mendengarkan, menghormati, dan menjadikan seluruh aspirasi masyarakat dari hasil rapat ini sebagai bahan pertimbangan utama Bupati Brebes dalam mengambil kebijakan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Enam Langkah Tindak Lanjut
Sebagai bentuk respons cepat, forum rapat merumuskan enam poin tindak lanjut konkret yang akan segera dijalankan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait:
• Pemantauan Lahan dan Izin: Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah guna menelusuri kejelasan informasi terkait transaksi jual beli, pembebasan lahan, rencana pemanfaatan, hingga status perizinan kegiatan tersebut.
• Pendekatan Persuasif: Menggandeng camat, pemerintah desa, tokoh agama, dan ormas untuk menyerap aspirasi warga serta mencegah gesekan sosial maupun kesalahpahaman di lapangan.
• Pelaporan ke Pimpinan Daerah: Menyampaikan seluruh hasil musyawarah dan masukan peserta rapat kepada Bupati Brebes sebagai landasan pengambilan keputusan.
• Verifikasi Teknis: Meminta perangkat daerah teknis melakukan pemeriksaan ketat terkait kesesuaian tata ruang, persyaratan lingkungan, hingga perizinan usaha apabila terdapat pengajuan kegiatan.
• Optimalisasi Kewaspadaan Dini: Memaksimalkan peran deteksi dan komunikasi masyarakat di wilayah terdampak agar segera melapor jika muncul potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
• Imbauan Kondusivitas: Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan musyawarah, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta menyalurkan aspirasi sesuai koridor hukum.
Melalui dokumen berita acara yang ditandatangani bersama tersebut, Pemkab Brebes berharap seluruh instansi terkait dapat bersinergi mengawal situasi wilayah agar tetap aman, rukun, dan terkendali.





















