CIREBON //detikupdate.com — Proyek peningkatan jalan Kalirahayu–Ambulu di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang dibiayai dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 senilai Rp919.516.000, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, pekerjaan yang baru saja selesai separuh saja sudah terlihat banyak retakan dan kerusakan, sementara pengerjaan sisanya pun diduga tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. Selasa 11 Agustus 2026
Berdasarkan papan informasi proyek yang dipasang di lokasi, pekerjaan dengan panjang 425 meter dan lebar 4 meter ini dilaksanakan oleh CV. Widjaya Kontruksi dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Namun fakta di lapangan sangat memprihatinkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga setempat menyampaikan, bagian jalan yang sudah dicor baru saja selesai dikerjakan namun sudah tampak retak-retak hingga terputus. Kondisi ini memicu kecurigaan kuat bahwa kualitas material yang digunakan tidak memenuhi standar. Diduga pekerjaan menggunakan batu berkualitas rendah yang dikenal warga sebagai “batu setan” serta pasir berkualitas buruk atau “pasir ladu”, dengan campuran semen yang dinilai kurang dari ketentuan.
Belum lagi untuk separuh bagian yang masih dalam proses pengerjaan, warga melihat pelaksana baru pengecoran ELSI yang sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya dipakai.
“Baru selesai separo saja sudah retak-retak begini, apalagi nanti kalau sudah dilewati kendaraan berat. sudah pasti tidak akan bertahan lama,” ungkap salah satu warga yang memantau langsung pengerjaan.
Masyarakat pun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan selama proses pembangunan berlangsung. Apakah pengawas lapangan tidak memeriksa kualitas material sebelum dipasang? Dan apakah anggaran hampir Rp920 juta ini dikelola dengan benar atau justru dikorbankan demi keuntungan sesaat dengan mengurangi kualitas bahan?
Saat ini, warga menuntut pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon selaku pemilik proyek untuk segera turun ke lokasi, melakukan pengecekan menyeluruh, dan jika terbukti pelanggaran terjadi, segera memerintahkan perbaikan ulang sesuai spesifikasi tanpa biaya tambahan.
Kontrol sosial dari masyarakat sangat diharapkan agar proyek-proyek pembangunan di masa mendatang benar-benar berkualitas, bermanfaat, dan tidak sekadar menghabiskan anggaran negara tanpa hasil yang memadai.
( Gofur )
