Morowali | Beberapa waktu terakhir, ramai diperbincangkan mengenai rencana aksi penyampaian aspirasi Aliansi Peduli Morowali (APM) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang akan digelar pada, Senin besok, 06 Juli 2026. Hal ini berdasarkan surat pemberitahuan aksi nomor : 01/ APM/ VII/ 2026 yang dilayangkan kepada pihak Kepolisian Resort Morowali, Sabtu, 04 Juli 2026.
Bebagai perbincangan intelektual itu, tidak hanya terjadi di warung kopi, bahkan di dunia maya melalui grup-grup diskusi WhatsApp. Dari ragam diskusi, lahirlah setidaknya 10 point tuntutan rakyat Morowali. Nantinya, akan disampaikan dalam orasi maupun selebaran pernyataan dan pernyataan APM.
Dalam rilis pra aksi yang dikeluarkan APM disebutkan, bahwa aksi unjukrasa kali ini, APM mengangkat tajuk penyelamatan daerah tercinta Morowali. Pasalnya, Bupati Morowali dinilai gagal dalam kepemimpinannya. Sedangkan, janji-janji manis melalui visi misi Bupati Morowali, dianggap pembohongan belaka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, APM merangkum dan membedah berbagai problem dengan melahirkan 10 tuntutan rakyat . Diantaranya; Pertama, penolakan terhadap pemborosan anggaran dan meminta agar pemerintah daerah menghentikan pemberian hibah terhadap instansi vertikal seperti pengalokasian Rp75,5 miliar kepada lembaga vertikal.
Kedua, perbaikan perencanaan pembangunan dengan mewujudkan sistem perencanaan yang lebih partisipatif dan inklusif serta menangani masalah SILPA sebesar Rp 848,77 miliar agar anggaran terserap dengan efektif. Ketiga, optimalisasi Dana CSR lewat perbaikan sistem pengelolaan dan evaluasi dana CSR agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keempat, meminta pemerintah daerah menjamin pembayaran gaji yang layak dan tepat waktu bagi guru serta memenuhi hak-hak pekerja outsourcing dilingkup pemerintahan demi kesejahteraan buruh outsourcing. Kelima, menolak adanya aktivitas tambang di wilayah Bungku Tengah dan hentikan aktivitas PT. Duta Sarana Batuan, PT. Batu Alam Prima, dan PT. Dua Saudara Nikelindo, serta menolak izin pertambangan baru di wilayah Bungku Tengah.
Keenam, pemerintah dituntut memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti memastikan ketersediaan gas dan minyak bagi rakyat serta merealisasikan janji program gas dan minyak gratis. Ketujuh, pemerintah diminta menyelesaikan masalah infrastruktur jalan tani, menjamin distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran, akses BBM alat tani, dan memperbaiki sistem irigasi untuk mendukung pertanian di Morowali.
Point kedelapan, mengenai kesejahteraan nelayan di Morowali. Bupati Morowali dituntut menunaikan janji program pancaroba untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan di Morowali. Kesembilan, pemerintah diminta memberikan kesetaraan akses terhadap listrik dan jaringan internet bagi masyarakat kepulauan serta memperhatikan nelayan yang terdampak akibat aktivitas tambang.
Kesepuluh, soal peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah didesak menuntaskan pembangunan infrastruktur pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi serta mengelola beasiswa secara partisipatif.
Melalui rilisnya, Taufik Tamauka selaku koordinator aksi mengatakan, bahwa sejauh ini, pembangunan di Morowali berjalan lambat, lebih condong pada pembangunan yang bersifat monumental dan seremonial. Bupati Morowali dinilai gagal dalam menafsirkan kebutuhan pembangunan dasar bagi masyarakat Morowali.
“Data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan sinyal merah serius atas kinerja manajemen birokrasi dalam mengeksekusi anggaran, sehingga efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat morowali, mulai dari perputaran ekonomi yang lambat, daya beli yang kurang, hingga fasilitas dan bantuan bagi masyarakat banyak yang tidak terealisasi,” ujar Taufik, Minggu, 5 Juli 2026.
Ia menambahkan bahwa efek dari kegagalan dalam pengeksekusian rencana pembangunan tersebut justru yang sangat dirugikan adalah masyarakat, sebab banyak kebutuhan masyarakat yang justru tidak tersentuh pembangunan, mulai dari petani hingga nelayan. Dalam penilaian APM, ada kegagalan dalam mengeksekusi perencanaaan yang sebelumnya telah ditetapkan, rendahnya serapan di titik tengah tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal melakukan stimulasi ekonomi tepat waktu.
“Di daerah seperti Morowali yang memiliki dinamika ekonomi tinggi, macetnya uang pemerintah berarti macetnya perputaran modal bagi kontraktor lokal, buruh bangunan, hingga pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem proyek pemerintah. Aksi ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat morowali untuk menyampaikan aspirasinya, sebab perubahan terjadi dari gerakan kolektif, pemda tidak boleh lupa terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi, masyarakat harus jadi prioritas utama pembangunan di morowali,” ungkap Taufik. (*)
