Baca selengkapnya 👇
BREBES//detikuodate.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes menunjuk dr. Tambah Raharjo sebagai Plt Direktur RSUD Ir Soekarno dan dr. Hero Irawan sebagai Plt Direktur RSUD Bumiayu memicu gelombang kritik. Meski keduanya adalah figur senior di dunia medis, rekam jejak mereka dinilai publik masih menyisakan persoalan yang belum tuntas.
Aktivis Yabpeknas, Heri Tato, menilai penunjukan ini tidak tepat dan terkesan memaksakan figur yang bermasalah. Ia menyoroti dugaan koperasi ilegal di Puskesmas Larangan saat dr. Tambah menjabat, serta isu penyalahgunaan keuangan tahun 2023 di BLUD Banjarharjo yang menyeret nama dr. Hero Irawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih banyak figur kompeten dan ‘bersih’. Mengapa harus menunjuk nama-nama yang pernah tersandung polemik? Ini preseden buruk bagi transparansi birokrasi di Brebes,” tegas Heri
Menanggapi hal itu, dr. Tambah Raharjo membantah keterlibatannya dalam pembentukan koperasi ilegal. “Bukan saya yang mendirikan, justru saat saya menjabat sebagai Kapus di Larangan, paguyuban tersebut saya bubarkan,” klaimnya. Di sisi lain, dr. Hero Irawan hingga kini masih bungkam dan tidak merespons konfirmasi awak media.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dr. Heru Patmonobo, menyatakan belum menerima surat tembusan resmi terkait penunjukan tersebut.
“Sejauh ini baru kabar burung. Saya belum bisa berkomentar karena kewenangan penentuan direktur RSUD berada di tangan Baperjakat dan Bupati. Dinas Kesehatan hanya berwenang di level jabatan bawah direktur,” jelas dr. Heru.
Penunjukan ini kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama terkait kapasitas dan integritas kedua pejabat baru tersebut dalam memimpin institusi pelayanan publik yang vital di wilayah Brebes Selatan dan sekitarnya.
