BREBES // fetikupdate.com – Tujuh warga Kabupaten Brebes yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, hadir di Pengadilan Negeri (PN) Brebes pada Rabu, 4 November 2026. Kehadiran mereka dalam persidangan ini adalah untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus penipuan penempatan kerja ilegal yang menyeret seorang oknum berinisial Titin.
Ketujuh korban yang tercatat sebagai saksi tersebut masing-masing bernama Endang Haryanto, Abdul Hadi, Miad, Tulis, Roshidin, Muhammad Slamet, dan Muhadir.
Modus Perekrutan dan Kerugian Material
Dalam persidangan terungkap bahwa para korban diiming-imingi dan dijanjikan pekerjaan di Yunani oleh terdakwa Titin. Namun, janji manis tersebut harus dibayar mahal oleh para korban.
Para korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang dengan nominal fantastis, berkisar antara Rp66 juta hingga Rp70 juta per orang. Selain uang penempatan kerja tersebut, para korban juga dibebankan biaya tambahan terpisah, yakni:
Biaya pembuatan paspor sebesar Rp5 juta per orang.
Biaya pemeriksaan medis (medical check-up) sebesar Rp1 juta per orang.
Setelah merogoh kocek puluhan juta rupiah, pekerjaan di luar negeri yang dijanjikan tidak kunjung menjadi kenyataan sesuai prosedur resmi, hingga akhirnya kasus ini bergulir ke ranah hukum.
Angin Segar dari LPSK Terkait Hak Restitusi Korban
Di sela-sela proses persidangan, pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut hadir dan mendampingi para korban. Dalam kesempatan tersebut, para korban sempat mengajukan pertanyaan krusial kepada LPSK mengenai nasib uang kerugian yang telah mereka keluarkan: apakah dana tersebut dapat kembali atau tidak.
Mendapati pertanyaan tersebut, pihak LPSK memberikan jawaban yang melegakan. LPSK menyatakan bahwa kerugian materiil yang dialami para korban berpeluang besar untuk dikembalikan melalui mekanisme hukum.
Yaser Arafat, S.H., selaku penasihat hukum yang sejak awal mendampingi para korban, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas perhatian serta langkah aktif dari LPSK. Ia berharap melalui pengawalan ini, para korban benar-benar bisa mendapatkan hak restitusi (ganti rugi) atas kerugian finansial yang mereka derita akibat ulah sindikat TPPO tersebut.
Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya serta kelanjutan proses pembuktian di Pengadilan Negeri Brebes. ( Gofur / teguh )



















