Blangkejeren – Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai prioritas kebijakan fiskal pemerintah daerah ke depan. Hal itu disampaikan langsung saat rapat paripurna di Gedung DPRK Gayo Lues, Senin (17/11/2025).
Dalam rapat yang dihadiri pimpinan dan seluruh anggota dewan, para kepala dinas, pimpinan badan, serta sejumlah pejabat dari instansi vertikal, Suhaidi menyampaikan pandangan umum Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terkait arah kebijakan pembangunan dan anggaran daerah tahun berjalan dan ke depan.
“Pendapatan Asli Daerah kita masih perlu ditingkatkan. Ini bukan semata dari target angkanya, tapi bagaimana cara kita mengelola sektor-sektor penghasil PAD dengan lebih baik,” kata Suhaidi di ruang sidang utama DPRK Gayo Lues.
Dia mengaku optimis Gayo Lues punya potensi besar jika dikelola maksimal. Beberapa sektor disebut memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD, seperti retribusi pelayanan, pemanfaatan aset daerah, perkebunan, pariwisata, hingga hasil bumi.
“Selama ini ada sektor-sektor yang belum tergarap secara optimal. Nah, mulai sekarang kita harus lakukan evaluasi menyeluruh, perbaikan tata kelola, dan yang paling penting adalah inovasi,” ujarnya.
Suhaidi juga menyinggung perlunya penyesuaian kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. Menurutnya, semakin tertib dan terkelola satu sektor, maka semakin besar peluangnya dalam memberi kontribusi terhadap kas daerah.
“Misalnya, aset-aset pemerintah yang belum dimanfaatkan dengan baik. Itu bisa kita aktifkan. Begitu juga retribusi dari sektor perdagangan, transportasi, atau jasa pelayanan publik. Semua harus ditata lebih baik, sistemnya dibenahi, pelayanannya diperkuat,” jelasnya.
Terkait pengawasan dan transparansi, Bupati meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar tidak hanya menjalankan prosedur rutin, tapi juga terbuka terhadap audit, evaluasi, dan masukan masyarakat.
“PAD itu bukan sekadar angka. Itu ukuran kemandirian kita sebagai daerah. Makin tinggi PAD, makin mandiri kita dalam pembiayaan pembangunan. Jangan terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” tegas Suhaidi.
Pemerintah juga kini tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran retribusi, pemetaan ulang aset, serta pelatihan bagi pelaksana teknis di desa-desa untuk ikut mendukung peningkatan PAD dari sektor bawah.
“Kita tidak boleh jalan di tempat. Tahun depan kita targetkan ada sektor baru yang mulai menyumbang PAD, atau minimal peningkatan dari tahun sebelumnya,” paparnya.
Ia juga meminta dukungan dari DPRK sebagai mitra pemerintah dalam pengambilan keputusan anggaran. Tanpa dukungan legislatif, kata Suhaidi, upaya-upaya tersebut akan sulit berjalan secara optimal.
“Saya harap kita satu pemahaman. Kalau ingin Gayo Lues maju dan mandiri secara anggaran, ya kita harus serius kelola potensi yang sudah ada. Harus ada tindakan nyata,” tambah Bupati dua periode itu.
Sementara itu, Ketua DPRK Gayo Lues yang memimpin jalannya sidang menyambut baik pernyataan Bupati. Menurutnya, DPRK siap mendukung arah kebijakan yang jelas dan terukur, apalagi jika tujuannya adalah memperkuat perekonomian daerah.
“Semua kebijakan soal PAD tentu butuh pembahasan bersama. Tapi prinsipnya, kalau itu untuk kemajuan daerah, DPRK pasti mendukung,” ujar Ketua DPRK dalam sesi penutupan paripurna.
Sidang paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan kebijakan anggaran daerah dan rencana perubahan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues saat ini tengah berupaya mempercepat langkah-langkah reformasi manajemen keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional akibat fluktuasi pendapatan dari pusat.
Untuk diketahui, meskipun Gayo Lues dikenal sebagai daerah penghasil komoditi pertanian dan hortikultura, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD masih belum maksimal. Melalui kebijakan penguatan sektor penghasil PAD, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Ini bisa berhasil kalau seluruh elemen ikut bergerak. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, pelaku usaha, perangkat desa hingga pemuda. Semua punya peran,” tutup Suhaidi. (DEDI SEMBIRING)





















