ACEH TENGGARA – Persoalan putusnya Jembatan Natam dan Jembatan Mbarung kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tegas disampaikan Anggota DPRK Aceh Tenggara Dapil V, Anugrah Rizky Putra, ST., selaku Ketua Fraksi PAN, dalam kesempatan diskusi Komisi C DPRK Aceh Tenggara bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) & Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara.
Dalam forum tersebut, Anugrah secara tegas meminta Dinas PUPR beserta jajaran agar bekerja lebih tuntas, cerdas, dan solutif dalam menangani persoalan infrastruktur yang hingga kini masih membebani masyarakat.
Menurutnya, persoalan Jembatan Natam sebagai akses utama Darul Hasanah–Badar dan Jembatan Mbarung sebagai akses utama Lawe Alas–Babussalam tidak boleh terus-menerus ditangani dengan pola pekerjaan darurat yang berulang kali berakhir rusak dan hanyut diterjang banjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak ada gunanya dipantau sampai berulang kali, baik oleh kementerian, Satgas Banjir Bandang Wilayah Sumatera, Kalaksa BNPB, maupun balai-balai teknis lainnya, kalau pada akhirnya tidak ada tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah dengan survei yang berulang, tetapi akses mereka tetap terputus,” tegas Anugrah dalam diskusi tersebut.
Ia mengingatkan bahwa kunjungan lapangan, pemantauan, dan survei teknis seharusnya menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pekerjaan konkret, bukan sekadar menjadi agenda yang terus berulang tanpa kepastian penyelesaian.
JANGAN TERUS MENGULANG PEKERJAAN YANG SAMA!
Anugrah juga menyoroti pola penanganan akses yang selama ini dilakukan dengan membangun tanggul, bendungan sementara, serta membuka jalan di dasar sungai.
Menurutnya, pola tersebut perlu dievaluasi secara serius karena berulang kali mengalami kerusakan ketika debit air Sungai Alas meningkat.
Akibatnya, tenaga, waktu, dan anggaran terus terserap untuk pekerjaan yang sama, sementara masyarakat belum mendapatkan kepastian akses transportasi yang aman dan berkelanjutan.
Atas dasar itu, Anugrah menyampaikan masukan serius kepada pemerintah agar mempertimbangkan pembangunan Jembatan Bailey pada salah satu titik jembatan yang putus sebagai langkah konkret untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat.
“Sudah saatnya kita berpikir lebih realistis dan mencari solusi yang benar-benar bisa digunakan masyarakat. Jangan terus menghabiskan anggaran dan tenaga untuk membangun tanggul yang berulang kali hanyut. Saya memberikan masukan serius agar pemerintah membangun Jembatan Bailey. Masyarakat membutuhkan akses, bukan sekadar janji dan survei,” menjadi penekanan dari masukan yang disampaikannya.
MASYARAKAT BUTUH AKSI, BUKAN SEKADAR KUNJUNGAN DAN SURVEI!
Lebih dari satu tahun masyarakat harus menghadapi dampak terputusnya kedua akses vital tersebut. Pendidikan, ekonomi, aktivitas sosial, hingga mobilitas masyarakat ikut terganggu.
Berbagai upaya swadaya dan gotong royong telah dilakukan masyarakat. Pemerintah pun telah berulang kali melakukan penanganan darurat. Namun, persoalan mendasar belum terselesaikan.
Kini, yang dibutuhkan adalah koordinasi lintas instansi yang menghasilkan keputusan, kepastian anggaran, jadwal pelaksanaan, serta solusi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, BNPB, dan balai teknis perlu memastikan bahwa setiap hasil survei dan pemantauan benar-benar ditindaklanjuti.
Jangan sampai masyarakat terus menjadi penonton dari banyaknya kunjungan pejabat dan tim teknis, sementara penderitaan mereka tidak kunjung berakhir.
Jembatan Bailey menjadi salah satu solusi yang didorong untuk segera dikaji dan direalisasikan sesuai kelayakan teknis.
Rakyat tidak membutuhkan berulang kali survei. Rakyat membutuhkan satu tindakan nyata yang mampu membuka kembali akses kehidupan mereka !
