Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Gelar Aksi, Soroti Kejanggalan SK Sekda Tangsel, Pemkot Tak Berikan Respons

REDAKSI AGARA

- Redaksi

Senin, 2 November 2026 - 19:54 WIB

5039 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangerang Selatan, 2 November 2026 — Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (2/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan kejanggalan prosedur dalam proses pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan melalui SK Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026.

Sorotan utama massa tertuju pada tahapan evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda yang menjadi dasar pengukuhan. Dalam persidangan di PTUN Serang, saksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerangkan bahwa tim evaluasi paling cepat mulai bekerja pada 18 April 2026, sementara masa jabatan lima tahun Sekda berakhir pada 19 April 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan Lampiran II angka 5 huruf c PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur evaluasi tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka seluruh dokumen dan dasar hukum pengukuhan Sekda, menjelaskan kronologi pembentukan serta pelaksanaan evaluasi, mengungkap komposisi dan hasil kerja tim evaluasi, serta memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tahapan administrasi yang menjadi dasar penerbitan keputusan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menemui massa untuk menerima aspirasi maupun memberikan penjelasan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum menyampaikan respons resmi terhadap tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menilai keterbukaan merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ketika suatu keputusan publik sedang dipersoalkan melalui proses hukum. Aliansi menegaskan bahwa substansi persoalan ini bukan semata-mata mengenai sosok yang menduduki jabatan Sekda, melainkan mengenai keabsahan prosedur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pejabat yang menggunakan kewenangannya.

Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini melalui pengawasan publik dan jalur hukum yang berlaku. (Red)

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 14:12 WIB

TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Kamis, 12 November 2026 - 13:52 WIB

Irdam IM Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E Tutup TMMD Reguler Ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues

Selasa, 10 November 2026 - 05:03 WIB

Dokumen Sitaan Berpindah ke Tersangka? Proses Hukum Penggelapan Tanah di Polsek Bajeng Dipertanyakan

Senin, 2 November 2026 - 21:21 WIB

Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:49 WIB

Tim Wasev Kunjungi Lokasi TMMD ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:36 WIB

Terpilih Secara Aklamasi, Deddy Yopiansyah Siap Kibarkan Panji Golkar Hingga Pelosok Kampung di Gayo Lues

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:47 WIB

Satgas TMMD Ke-130 dan Warga Membuat Sumur Bor untuk Masyarakat Desa Kampung Pepelah dan Kampung Gajah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:30 WIB

Rehab MCK, Sasaran Tambahan TMMD ke-130 Kodim 0113/Gayo Lues Berlanjut

Berita Terbaru