Blangkejeren – Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin, memimpin rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026. Sidang digelar di ruang utama DPRK Gayo Lues, Senin (17/11/2025), dan dihadiri lengkap oleh jajaran eksekutif maupun legislatif.
Agenda penting ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues 2026, sekaligus membuka ruang pembahasan terhadap arah prioritas pembangunan daerah.
“Hari ini kita menerima penyampaian Rancangan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 dari pihak eksekutif. Ini adalah bagian strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Ali Husin di awal sidang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali menyampaikan bahwa KUA–PPAS bukan sekadar dokumen formal, melainkan dasar dalam membentuk struktur anggaran untuk satu tahun ke depan. Karenanya, dia meminta seluruh pihak serius dalam proses pembahasan agar kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang diusulkan lewat KUA–PPAS harus berdampak nyata. Jangan sekadar mengisi halaman anggaran, tapi benar-benar menjadi jawaban dari kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Ketua DPRK juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun program. Menurutnya, kebijakan yang disepakati harus mencerminkan komitmen bersama dalam menjawab tantangan di lapangan, baik dari sisi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Kita semua tahu kondisi fiskal kita terbatas. Maka perlu ada skala prioritas. Kita harus realistis, efisien, dan tetap menyasar sektor strategis,” sambungnya.
Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu, tampak hadir Sekretaris Daerah Gayo Lues, para asisten, kepala dinas, pimpinan badan daerah, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lengkap ini menandakan tingginya perhatian terhadap proses perencanaan anggaran.
Dari pihak eksekutif, dokumen KUA–PPAS secara resmi disampaikan ke DPRK untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran.
“Seluruh perangkat daerah harus menyertakan data pendukung yang lengkap dan valid. Ini penting agar suksesi pembahasan bisa berjalan lancar dan substansial,” ungkap Ali.
Ia juga menegaskan agar usulan program mencerminkan kebutuhan ril, bukan sekadar proyeksi angka. Evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam menyusun rekomendasi anggaran 2026.
“Jangan sampai kegiatan copy-paste atau sekadar mengulang pola lama yang tidak maksimal. Harus ada pembaruan dan penyesuaian dengan dinamika daerah,” tegasnya.
Setelah proses penyampaian ini, DPRK akan memulai pembahasan teknis bersama perangkat daerah. Fokus utamanya adalah menyepakati ruang fiskal, menyusun pagu indikatif, dan menetapkan prioritas program. Hasilnya nanti akan kembali dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi kesepakatan bersama antara DPRK dan kepala daerah.
Sidang ditutup sekitar pukul 12.30 WIB dengan harapan agar seluruh proses berjalan lancar, penuh tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kita berharap APBK 2026 bisa menjadi instrumen yang kuat untuk mengeksekusi program-program strategis daerah. Mari kita jaga komitmen ini bersama,” pungkas Ali Husin. (Dedi Sembiring)
