Bupati Brebes Gerebek SMPN 3 Brebes, Bongkar Dugaan Pungutan Ganda Berkedok Iuran Komite

REDAKSI JAWA TENGAH

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 19:33 WIB

5027 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BREBES //detikupdate com – Senin pagi, 16 November 2026, suasana di SMP Negeri 3 Brebes mendadak tegang. Tanpa pemberitahuan, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma datang langsung ke sekolah itu.

Bukan untuk peresmian, bukan untuk seremonial. Kedatangannya adalah jawaban atas curhatan yang selama ini hanya berani dibisikkan para orang tua: sekolah negeri yang katanya gratis, tapi setiap bulan masih ada tagihan. Jumat 20/11/2026

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

SMPN 3 Brebes disebut sebagai salah satu sekolah dengan aduan terbanyak dari masyarakat.

“Mana Notanya? Mana Tanda Terimanya?”

Di dalam ruang pertemu Bupati yang akrab disapa Mbak Mitha itu duduk berhadapan dengan jajaran guru dan pejabat sekolah berseragam cokelat.

Pertanyaannya tajam dan beruntun. Ia tidak bertanya soal prestasi, tapi soal uang:

“Ada nota? Ada tanda terima? Harus ada catatannya.”

“Siswanya iurannya berapa, terkumpul berapa, untuk apa saja, apakah orang tua ini memahami?”

Pihak sekolah berusaha menjelaskan. Dana itu dipakai untuk beli kertas, ATK, dan kegiatan-kegiatan berkala. Tapi jawaban itu justru membuka temuan yang lebih besar.

Bupati menemukan ada kegiatan yang sudah dibiayai dana BOS, tapi masih ditarik lagi biayanya lewat komite. Termasuk pengadaan ATK dan bahkan pemilihan ketua OSIS.

“Kalau benar begitu, ini dobel,” kata Paramitha.

Ia juga menemukan praktik iuran bulanan dengan besaran yang beragam, tidak sama antara satu siswa dengan siswa lain, dan tanpa pencatatan yang transparan.

Tiga Larangan Tegas Mbak Mitha

Dalam sidak itu, Bupati menegaskan tiga hal yang selama ini sering jadi “abu-abu” di sekolah:

1. LKS Tidak Wajib

“Dana BOS untuk kebutuhan siswa dulu. Kegiatan yang sudah dibiayai BOS jangan ditarik lagi lewat komite. LKS tidak wajib,” tegas Paramitha.

Orang tua tidak boleh diwajibkan membeli buku pelajaran dan LKS lewat sekolah.

2. Iuran Komite Tidak Boleh Memaksa

Sumbangan boleh, tapi harus sukarela. Tidak boleh ditentukan nominalnya, tidak boleh ditagih, tidak boleh mengikat. Pengelolaannya harus lewat rekening komite, dicatat di RKAS komite, dan diumumkan setiap semester.

“Yang boleh adalah mengajak, yang tidak boleh adalah memaksa.”

3. Jangan Bedakan Anak Karena Uang

Tidak boleh ada anak yang diperlakukan berbeda atau dipermalukan karena orang tuanya belum mampu menyumbang. Ijazah siswa juga tidak boleh ditahan karena persoalan biaya.

Bukan Sidak Pertama, Ini Perang yang Sudah Lama Dimulai

Sidak ke SMPN 3 Brebes ini bukan aksi spontan.

Pada Maret 2025, Paramitha sudah mengumpulkan kepala SD dan SMP negeri setelah muncul keluhan dari Bulakamba, Brebes Selatan, dan Ketanggungan soal pungutan Rp50 ribu per bulan yang terus ditagih. Saat itu ia memerintahkan agar tidak ada pungutan di sekolah.

Puncaknya, pada Kamis, 5 November 2026, sebelas hari sebelum sidak ini, Bupati melantik 40 kepala sekolah SD dan SMP di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes. Di sana, semua kepala sekolah menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan pungutan wajib dalam bentuk apa pun: mulai dari SPP, uang gedung, daftar ulang, iuran kelas, hingga biaya perpisahan, studi wisata, dan wisuda.

Saat itu ia berpesan lantang:

“Sekolah adalah tempat anak belajar, bukan tempat orang tua ditagih.”

Sidak 16 November itu adalah pembuktian: pakta integritas itu bukan sekadar tanda tangan di atas kertas.

Lalu, Apa Sanksi untuk SMPN 3 Brebes?

Bupati tidak langsung memberi hukuman di tempat. Seluruh catatan hasil sidak diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti.

Ia juga menegaskan, sidak ini baru langkah awal. Ia mengajak wali murid untuk berani melaporkan sekolah lain yang masih menarik pungutan wajib, dengan menyebutkan nama sekolahnya agar bisa segera diperiksa.

Akademisi: Ini Soal Kepercayaan

Langkah Bupati ini mendapat dukungan dari akademisi. Ketua Lembaga Humas dan Kerja Sama Universitas Peradaban, Agus Isnaeni, menilai pungutan yang membebani wali murid bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.

“Kalau pungutan tetap berjalan, kesan melanggar aturan undang-undang akan melekat, dan masyarakat akan memberikan penilaian buruk terhadap sekolah-sekolah negeri,” ujar Agus.

Ia mengingatkan, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari banyaknya sidak, tapi dari terwujudnya tata kelola sekolah yang lebih terbuka dan meningkatnya kepercayaan wali murid.

Orang Tua Bicara: “Akhirnya Ada yang Berani Datang”

Di media sosial, video sidak ini langsung viral dan dibanjiri komentar.

Banyak orang tua yang ikut curhat: pernah diminta iuran bulanan, wajib beli LKS, sampai biaya pembangunan, padahal anaknya sekolah di sekolah negeri.

Ada yang meminta sidak diperluas ke semua sekolah, sampai ke desa-desa. Ada juga yang skeptis, “nanti setelah viral, pungutannya balik lagi tidak ya?”

Tapi satu hal yang sama dari hampir semua komentar: lega, karena akhirnya ada pejabat yang datang langsung, duduk, membuka buku catatan, dan bertanya, “uang ini untuk apa?”

Jika Kamu Masih Dipungut, Lapor ke Sini

Pemkab Brebes sudah menyiapkan saluran aduan resmi:

• WhatsApp Dindikpora: 0896-7212-5006 • Website: sambu.brebeskab.go.id • Portal nasional: lapor.go.id

Catatan penting: untuk jenjang SMA/SMK, aduan disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk madrasah, ke Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Sidak di SMPN 3 Brebes mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Tapi pesannya bergema ke seluruh Brebes:

Dana BOS itu untuk siswa dulu. Komite itu untuk mengajak, bukan memaksa. Dan sekolah negeri, seharusnya tidak membuat orang tua takut setiap awal bulan.

 

Red Jateng gofur

Berita Terkait

Polres Brebes Ungkap Dua Perkara Dugaan TPPO, Empat Orang Diamankan
Kenali Rokok Ilegal Sejak Dini, Pelajar Brebes Diajak Lindungi Kesehatan dan Masa Depan
Estafet Kepemimpinan di Penghujung Tahun, Plt Kepala Pasar Jatibarang Hadapi Tantangan Berat Kejar Target PAD Rp890 Juta 
Bahu-Membahu Bersihkan Puing Rumah Roboh di Wanatirta, Polsek Paguyangan dan Warga Tunjukkan Solidaritas Nyata
Kelurahan Brebes berada di peringkat keenam dalam daftar wilayah di kecamatan Brebes
Dalam Podcast ” progres perbaikan jalan Di Brebes sekaligus menjelaskan lonjakan harga aspal yang memengaruhi proses konstruksi 
Di Balik Asap Bulakamba, Ada Seribu Anak Sekolah yang Merindukan Udara Bersih
Dukung Green Policing, Kapolres Brebes Pimpin Penanaman Pohon di Salem

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:08 WIB

Temuan BPK: Disdikbud Aceh Tenggara Salah Menempatkan Anggaran Rp8,9 Miliar, Pembangunan Aset Sekolah Justru Masuk Belanja Barang dan Jasa

Kamis, 19 November 2026 - 05:56 WIB

Temuan BPK di Aceh Tenggara, Rp100 Juta Dana Beasiswa Salah Pos Anggaran, BPKD dan TAPK Harus Bertanggung Jawab

Rabu, 18 November 2026 - 04:05 WIB

BPK: PUPR, Setdakab, Satdikdas, dan Disdikbud Aceh Tenggara Salah Anggarkan Hibah Rp7,7 Miliar Jadi Barang dan Jasa

Rabu, 18 November 2026 - 03:29 WIB

BPK Temukan Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara Salah Kode Rekening, Sampai Kapan Kesalahan Klasifikasi Jadi Alasan di Aceh Tenggara?

Rabu, 18 November 2026 - 02:30 WIB

BPK Temukan Rp535 Juta di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Sampai Kapan Kesalahan Input Jadi Alasan di Aceh Tenggara?

Selasa, 17 November 2026 - 02:25 WIB

Wujudkan Kepedulian terhadap Dunia Pendidikan, Kapolres Aceh Tenggara Laksanakan Program Polisi Peduli Pendidikan di SMA Negeri 1 Lawe Bulan

Selasa, 17 November 2026 - 02:24 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Polres Agara Siap Wujudkan Lalu Lintas Tertib dan Berkeselamatan Melalui Operasi Zebra 2026

Minggu, 15 November 2026 - 22:23 WIB

Peredaran Ganja di Kutambaru Terbongkar, Satresnarkoba Polres Agara Amankan Petani Bersama 2,016 Kilogram Ganja

Berita Terbaru