Cipanas – Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan (Dapil) III, Lukmanul Hakim, melaksanakan kegiatan reses di Kampung Neglasari, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, pada Selasa (16/9/2025).
Dalam pertemuan dengan masyarakat, Lukman menyampaikan bahwa reses merupakan instruksi dari partai di semua tingkatan untuk turun langsung menyerap aspirasi warga serta memperjuangkannya di lembaga legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menegaskan bahwa Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menyosialisasikan program-program strategis pemerintah kepada masyarakat.
Salah satu poin utama yang disampaikan Lukman adalah pentingnya administrasi kependudukan (adminduk), seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran. Menurutnya, data kependudukan yang akurat dan mutakhir merupakan fondasi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Semua program bantuan sosial, subsidi, maupun jaminan kesehatan berbasis data kependudukan. Jika data tidak diperbarui, ada potensi masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” ujar Lukman.
Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau paket C, namun pada dokumen kependudukan masih tercatat lulusan sekolah dasar atau menengah pertama. Hal ini berpengaruh terhadap data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur yang sering kali terlihat rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Selain itu, terdapat pula perbedaan pada kolom pekerjaan, misalnya seorang guru honorer tercatat sebagai wiraswasta. Ketidakakuratan data tersebut dapat memengaruhi penyusunan kebijakan pembangunan.
“Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk mengecek kembali dokumen kependudukannya. Data yang valid akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam memperbarui data kependudukan demi kelancaran program-program pemerintah.(Rst)
