Banda Aceh, 5 Juli 2025 —
Dalam upaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025.
Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari, sejak 3 hingga 5 Juli 2025, di Aula Kantor BPKP Aceh. Sebanyak 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Kabupaten Aceh Tenggara turut ambil bagian dalam pelatihan ini.
Acara dibuka dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD-2 BPKP Aceh, Bapak Jumadi. Dilanjutkan sambutan dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, H. Syukur Selamat Karo Karo, S.E., M.Si., Ak., CA., yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas OPD untuk mewujudkan implementasi SPIP Terintegrasi secara optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SPIP Terintegrasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi alat penting dalam menjaga efektivitas, efisiensi, serta mencegah risiko dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan,” tegasnya.
SPIP Terintegrasi sendiri merupakan sistem pengendalian internal pemerintah yang mengintegrasikan manajemen risiko dan pengendalian korupsi dalam satu kerangka kerja menyeluruh, dengan sejumlah unsur dan sub-unsur yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Mengakhiri sesi pembukaan, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Bapak Nanang Agus Sutrisno, menegaskan bahwa penguatan SPIP Terintegrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen semata. Lebih dari itu, SPIP menjadi fondasi penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan demi tercapainya good governance di tingkat daerah.
(Redaksi)
